Workshop BADAN AKUN STANDAR UNNES

 

Berita Acara РTidak ingin terulang kembali adanya temuan audit BPK RI terkait kesalahan Mata Anggaran dalam melakukan belanja, Bagian Akuntansi dan Pelaporan, BPK UNNES mengadakan Workshop Bagan Akun Standar (BAS) Belanja Persediaan dan Belanja Modal di Ruang Borobudur, Gedung Prof. Retno Sriningsih Satmoko, Selasa 17 Desember 2019 dengan Narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Workshop tersebut diikuti oleh para pelaksana anggaran di Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Bidang-Bidang di Rektorat.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (BPK) UNNES membuka acara dan memberikan sambutan tentang pentingnya Bagan Akun Standar (BAS). “BAS merupakan komponen dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh semua para pelaksana anggaran, karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban, semua didasarkan pada BAS”. Permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan BAS seringkali terjadi pada akun Belanja persediaan dan Belanja modal. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan KEP DJPb Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, maka belanja persediaan seharusnya menggunakan akun belanja persediaan (5218-untuk sumber dana Rupiah Murni) atau belanja persediaan-BLU (525121). Namun yang terjadi selama ini, masih terdapat belanja persediaan yang menggunakan akun belanja bahan (521111) atau belanja barang BLU (525121). Sedangkan untuk belanja modal (53-untuk Rupiah Murni atau 537 – untuk PNBP), sebagain besar masih belum mengerti adanya batasan nilai kapitalisasi. Nilai Kapitalisasi untuk belanja modal peralatan dan mesin adalah sama dengan 1 juta rupiah atau di atasnya, sedangkan untuk belanja modal gedung dan bangunan sama dengan 25 juta atau di atasnya sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Dalam paparannya, Ibu Asri Isbandiyah Hadi selaku Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa “Pelaksanaan APBN dilakukan oleh Pejabat perbendaharaan negara, yaitu orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada setiap K/L sampai dengan satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban”. Pejabat perbendaharan negara terdiri dari Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Pejabat Perbendaharaan Negara adalah Bagan Akun Standar (BAS). BAS merupakan kodefikasi dan klasifikasi yang disusun berdasarkan kaidah tertentu yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. BAS digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)/Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN), penyusunan DIPA, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan pemerintah pusat, dan proses validasi transaksi keuangan pemerintah pusat.
Workshop ini lebih memfokuskan pada BAS Belanja Persediaan dan Belanja Modal di Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hasil monitoring Bagian Akuntansi dan Pelaporan bekerjasama dengan Subbag. BMN, unit kerja di UNNES masih menggunakan MAK Belanja Bahan untuk membeli persediaan dan masih terdapat pembelian barang di bawah nilai kapitalisasi menggunakan akun belanja modal. “Kesalahan dalam pembelian persediaan dapat dilihat dari adanya nilai minus pada persediaan belum diregister di neraca, sedangkan kesalahan belanja modal di bawah nilai kapitalisasi dapat dilihat dari nilai beban barang ekstrakomptable di Laporan Operasional” kata Ibu Erna selaku narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah.
Ibu Erna juga menambahkan bahwa untuk membedakan apakah barang yang kita beli termasuk persediaan atau bukan dapat dilihat dari niat kita membelinya, apakah mau digunakan langsung atau mau disimpan dahulu baru digunakan. Sedangkan untuk belanja modal, Ibu Erna berpesan agar memperhatikan batasan-batasan dari nilai kapitalisasi belanja modal. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan Mata Anggaran dalam melakukan belanja, maka sebaiknya dilakukan reviu akun secara berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *